kabarjatim.eu.org - DPRD Kabupaten Blitar mempercepat pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 menyusul tekanan fiskal akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Perubahan KUA-PPAS 2026 tersebut disampaikan Bupati Blitar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar. Meski jadwal rapat sempat bergeser karena penyesuaian draf dari pihak eksekutif, legislatif memastikan pembahasan akan dilakukan secara intensif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Ratna Dewi mengatakan DPRD akan memaksimalkan waktu pembahasan agar perubahan anggaran dapat segera diselesaikan. Rapat bahkan akan digelar lebih dari sekali dalam sehari jika diperlukan.
“Kami langsung akan membahas dari minggu depan. Kita akan rapat memaksimalkan dan mengefektifkan, sehari dua kali bahkan mungkin sampai tiga kali supaya pembahasan ini berjalan cepat,” ujar Ratna.
Ratna menyebut penurunan TKD berdampak terhadap pendapatan Kabupaten Blitar hingga lebih dari Rp120 miliar. Kondisi tersebut membuat DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) memberi perhatian terhadap penentuan skala prioritas belanja daerah.
Banggar juga mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak berdampak pada target pembangunan. DPRD meminta pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan program untuk mencegah kembali terjadinya proyek fisik yang melewati tahun anggaran maupun tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
“Harapan kami dari Badan Anggaran, kita memberikan masukan agar jangan sampai terjadi lagi adanya lompat tahun. Harus ada evaluasi yang berdampak positif. Karena eksekutif dan legislatif ini ibarat ‘suami istri’, keberhasilan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama,” tambahnya.
DPRD Kabupaten Blitar menyatakan tetap mendukung program pemerintah daerah sepanjang anggaran yang disusun benar-benar menjadi prioritas dan sejalan dengan program pembangunan provinsi maupun nasional, termasuk Asta Cita.
“Kami tentunya akan terus men-support dan mengingatkan agar anggaran yang disusun betul-betul linier dengan program prioritas kepala daerah, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Blitar,” pungkasnya. (Ade)